Tigaraksa, (www.kab-tangerang.kpu.go.id) - Kolaborasi strategis antara Penyelenggara Pemilu Bersama Kemendagri dan Pemerintah Daerah merupakan salah satu bukti pentingnya sinergi antar stakeholder yang berperan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan itu, Kemendagri menyelenggarakan Webinar Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kehidupan Berdemokrasi pada Kamis (12/08/2021).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut yaitu Ketua KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, Ketua Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Turut hadir perwakilan dari KPU Kabupaten Tangerang yaitu M. Ali Zaenal Abidin selaku Ketua KPU Kabupaten Tangerang dan Kuswanto selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tangerang .

Sambutan dilakukan oleh Bahtiar Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, “Negara Indonesia ini harus menjamin semuanya dan berdiri atas kedaulatan rakyat. Instansi apapun yang berada di negeri ini bertugas menyelenggarakan kedaulatan rakyat untuk rakyat sebagai pengejawantahan peran negara dan pemerintah. Dalam posisi ini kedaulatan rakyat menjadi kata kunci bagaimana kemerdekaan negeri ini harus menjamin semuannya” ujarnya dalam sambutan awal kegiatan ini.

Materi pertama disampaikan oleh I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi selaku Ketua Divisi Sosdiklih dan Parmas menyampaikan mengenai peran KPU dalam membangun sinergitas dan kolaborasi bersama Pemerintah Daerah menuju Pemilu serentak 2024.

“KPU memiliki tugas yang sangat lah penting dalam melaksanakan pemilu dan pemilihan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan para pemangku kepentingan” ujar I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

Kemudian Narasumber kedua yaitu Dermawan selaku Asdep Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dengan materi Kebijakan dan peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender.

“Kesenjangan gender terjadi karena perencanaan kebijakan/program/kegiatan dan implementasinya biasanya bertolak dari pemikiran stereotype/pelabelan gender, abainya memperhitungkan perempuan dan laki-laki mempunyai peran yang berbeda dan berbeda pula kebutuhan, pengalaman, permasalahan dan aspirasinya” ujar Dermawan

Dan Narasumber ketiga yaitu M.Afifudin selaku Anggota Bawaslu RI menyampaikan materi Sinergi Bawaslu bersama Pemerintah Daerah dalam membangun pengawasan partisipatif pada pemilihan umum.

“Bawaslu bersinergi membuat prgram pengabdian masyarakat dengan membuat model KKN tematik pengawasan pemilu, program magang, serta tugas belajar dan penelitian” tutupnya pada kegiatan tersebut. - (Administrator)