DATA PILKADA BERSIH DAN PERJUANGAN PANTARLIH

Oleh: Endi Biaro

Komisioner KPU Kab. Tangerang

Per tanggal 24 Juni hingga 24 Juli 2024, setiap rumah di Kabupaten Tangerang akan dikunjungi petugas pemutakhiran data pemilih (atau Pantarlih). Mereka datang untuk melakukan pengecekan data pemilih. Memastikan kebenaran nama, nomor induk kependudukan, nomor induk kepala keluarga, juga data inti para pemilih.

Pekerjaan dengan metode sensus ini, door to door, dilakukan selama sebulan penuh. Guna menjamin tersedianya data bersih para pemilih.

Ini artinya, setiap kesalahan dan kekeliruan bisa dikoreksi, diperbaiki. Semisal terjadi kesalahan nama, usia, atau data lain, Pantarlih segera membuat perbaikan. Begitu juga jika terjadi pemilih yang tak memenuhi syarat, segera dicoret.

Kriteria nama yang tak memenuhi syarat antara lain: usia belum tujuh belas tahun; sudah wafat; menjadi TNI Polri, salah TPS; pindah alamat; dan atau hak politiknya dicabut.

Pembersihan data juga dilakukan atas nama-nama pemilih yang muncul dobel atau ganda. Tentu harus ditentukan mana yang sahih. Lantaran secara prinsip data pemilih hanya boleh tercatat satu kali.

Proses ini disebut dengan pemutakhiran data pemilih. Dilakukan akurat, menyeluruh, dan mutakhir (terkini, update). Sudah tentu, kerja raksasa ini tak bisa dilakukan sepihak. Melainkan kolaboratif, melibatkan kemitraan para pihak.

Di Kabupaten Tangerang, terdapat 2,35 juta pemilih yang harus diperiksa. Total 1,7 juta kepala keluarga yang harus dikunjungi Pantarlih. Para pemilih ini tersebar di 274 desa kelurahan (di 29 kecamatan). Sebaran pemilih berada di 4,4 ribu TPS. Data ini menunjukkan, betapa tak mudah pemutakhiran data pemilih Pilkada di Kabupaten Tangerang.

Memang KPU Kabupaten Tangerang tak bekerja sendiri. Melainkan melibatkan ribuan petugas, terdiri dari 145 tenaga PPK (di 29 kecamatan), 822 PPS (di 274 desa kelurahan), dan 8.706 Pantarlih. Meski demikian, tetap saja butuh keterlibatan pihak lain.

Paling penting adalah bantuan dari pihak pemerintah daerah. Mulai dari pemerintah kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, sampai dengan RT dan RW. KPU dan pemerintah memiliki kewajiban konstitusional, untuk mensukseskan Pilkada, termasuk di tahapan pemutakhiran data pemilih.

Masyarakat luas juga berperan membantu. Termasuk dalam sosialisasi dan edukasi. Sejauh ini, publik berperan banyak. Mereka menjadi relawan, menjadi petugas, memberi aspirasi, menjadi pemantau, dan bahkan pengawas.

Peran kerjasama ini berada di level formal. Artinya ada fungsi khusus yang jelas aturan mainnya.

Sejatinya ada fungsi yang lebih penting dari masyarakat luas. Yakni kesadaran dan kesediaan untuk menerima kedatangan petugas Pantarlih. Juga kerelaan untuk dicek, diperiksa, validitas dokumen data diri yang dimiliki.

Jika ini dilakukan, maka pekerjaan raksasa ini mudah terlaksana. Masalahnya selama ini salah satu kendala justru adalah sikap penerimaan publik.

Bukan sedikit kejadian yang menyulitkan semua pihak terjadi. Di lingkungan perkotaan, warga sulit ditemui, harus melalui perizinan berbelit, dan kerap tak ada di rumah. Sementara di pedesaan, masih banyak warga yang tak memiliki dokumen lengkap. Atau berbagai pernyataan menyulitkan, menganggap pendataan hak pilih harus dibayar, berkaitan dengan pembagian Sembako, juga urusan BLT (bantuan langsung tunai).

Aneka kendala ini terus berulang, dari waktu ke waktu.

Bedanya, saat ini tersedia sejumlah piranti, yang memastikan bahwa data pemilih bisa lebih akurat. Pertama adalah pasokan data base Pemlih yang relatif lengkap. Kedua, pengecekan cepat secara digital, semisal membersihkan data ganda, dan memperbaiki data invalid (keliru). Ketiga, pangkalan data tunggal, yang terhubung secara nasional. Skema data base nasional ini, benar-benar membantu melacak keberadaan pemilih.

KPU menyediakan teknologi informasi terstruktur. Untuk pangkalan data menggunakan Sidalih (sistem informasi data pemilih) juga aplikasi E-Coklit (cara pencocokkan dan penelitian elektronik). Kesemua ini menjadi daya dukung penting dalam percepatan pembersihan data pemilih. Semoga…