Bimbingan Teknis Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tigaraksa, (www.kab-tangerang.kpu.go.id) - KPU Kabupaten Tangerang mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan secara daring pada pukul 09.00 WIB pada Selasa (28/9/2021).
Peserta yang hadir pada kegiatan ini yaitu PPK KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Pejabat Pengadaan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Pada kesempatan kali ini H. Agung Himatullah selaku PPK KPU Kabupaten Tangerang hadir dalam kegiatan Bimbingan Teknis tersebut.
Ilham Saputra selaku ketua KPU RI dalam sambutannya menyampaikan, “Bimtek Pendalaman Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor. 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kita laksanakan ini menjadi pedoman untuk menyelenggarakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia” tegasnya.
Kemudian Ilham juga mengatakan, “Adanya bimtek ini dapat menambah pengetahuan teknis mengenai pelaksanaan e-purchasing melalui toko daring sebagai wujud pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.” Tutup ilham
Anggota KPU Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, umum, Rumah Tangga dan Logistik yaitu Pramono Ubaid menyampaikan sejak adanya Katalog Elektronik pada tahun 2012, harapannya adalah belanja barang/jasa pemerintah menjadi mudah dan praktis, mewujudkan transparansi harga barang/jasa, transaksi tercatat dalam e-purchasing.
Lanjutnya, “Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung”.
“Adanya Katalog Elektronik dapat membantu pengembangan Produk Dalam Negeri (PDN) dan produk yang dihasilkan oleh Industri/Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi. Kedepannya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bisa saja diarahkan melalui Toko Daring dan Katalog Elektronik sebagai platform belanja pemerintah” ujar Pramono Ubaid. - Administrator